Jakarta - Presiden Jokowi memberikan pidato di acara puncak Musyawarah Rakyat (Musra) relawan Jokowi di Istora Senayan, GBK, Jakarta Pusat, Minggu (14/5/2023).

Dalam pidatonya, Jokowi tidak mengungkap siapa nama calon presiden yang akan didukung relawannya pada pemilihan presiden 2024 mendatang.

“Kalau saya ngomong (nama calon) sekarang untuk apa? Itu yang Namanya strategi, ya itu!!! Jangan tergesah-gesah, jangan grusa grusu, karena Belanda masih jauh,” kata Jokowi.

Meski tidak menyebut nama calon presiden secara langsung, Jokowi mengungkapkan sejumlah kriteria calon presiden yang layak meneruskan kepemimpinan di tahun 2024 mendatang.

“Rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar. Yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat. Dan yang berani, yang pemberani demi rakyat!” tegas Jokowi.

Jokowi kemudian menjabarkan satu persatu apa yang dimaksud mau bekerja keras untuk rakyat. Dirinya menegaskan rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang hanya sekedar menjalankan rutinitas.

“Pemimpin itu harus paham dan tahu potensi dan kekuatan negara ini apa. Dia harus ngerti! Dia harus tau! Dan pemimpin ini harus paham dari sisi mana memajukan negara ini, dia harus tau dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Bukan hanya duduk di istana dan rutinitas, bukan hanya duduk di istana dan tanda tangan. Bukan itu!!” tegasnya.

Menurutnya, pemimpin selanjutnya juga harus paham membangun strategi ekonomi, politik, dan mampu menghadapi ketidakpastian global sebab Indonesia berada di dalam kompetisi dengan negara lain.

“Saat ini keadaan dunia, ketidakpastian global, masih akan terjadi lima sampai sepuluh tahun ke depan. Sehingga sekali lagi nahkodanya harus nahkoda yang pemberani. Berani mengambil resiko untuk kepentingan negara ini, untuk kepentingan bangsa ini,” tuturnya.

Jokowi mencontohkan kasus gugatan Uni Eropa yang dihadapi Indonesia di WTO. Baginya pemimpin ke depan tidak boleh mundur dari upaya hilirisasi yang saat ini diusahakan oleh pemerintah Indonesia. Gugatan dari negara manapun harus secara berani dihadapi oleh pemimpin Indonesia kedepan.